Ethical Governance

1.      Governance System
Governance System atau Sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, ”Sistem” dan ”Pemerintah”. Berarti sistem secara keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang  memiliki hubungan fungsional antara bagian-bagian dan hubungan fungsional dari keseluruhan, sehingga menciptakan ketergantungan antara bagian dan apabila satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan. Sedangkan, Pemerintah dalam arti luas memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam menjalankan kesejahteraan negara dan kepentingan negara itu sendiri. Secara harfiah, Sistem Pemerintahan adalah bentuk hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

2.      Budaya Etika
Setiap negara mempunyai budaya yang berbeda dan memiliki ciri khas sendiri. Budaya tidak selalu menyangkut tentang seni tetapi budaya juga bisa digunakan pada etika. Apabila suatu negara memiliki mempunyai budaya etika yang baik maka akan menghasilkan efek yang baik pula. Budaya etika bisa diterapkan dalam hal bisnis. Menurut Kotler (1997), Budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Ada tiga faktor yang menjelaskan perbedaan pengaruh budaya yang dominan terhadap perilaku, antara lain :
a.       Keyakinan dan nilai-nilai bersama.
b.      Dimiliki bersama secara luas.
c.       Dapat diketahui dengan jelas, mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku.

3.      Mengembangkan Stuktur Etika Korporasi
Perlunya prinsip-prinsip moral etika dalam kegiatan berbisnis ketika membangun sebuah entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Selain itu, prinsip moral dapat diterapkan dalam hal membangun jaringan dengan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun dalam proses pengembangan diri para pelaku bisnis itu sendiri. Penerapan ini diharapkan etika menjadi ”hati nurani” dalam proses bisnis sehingga pelaku bisnis dapat melakukan kegiatan bisnis yang beretikan dan mempunyai hati serta peduli terhadap lingkungan sekitar.

4.      Kode Perilaku Korporasi (Corporate Code of Conduct)
Dalam mengelola perusahaan tidak lepas dari adanya aturan yang selalu harus ditaati , baik itu aturan hukum maupun aturan moral/etika. Kode perilaku korporasi (Corporate Code of Conduct) adalah pedoman bagi seluruh pelaku bisnis Perseroan Terbatas (PT). Untuk mengatur perilaku, perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnis. Pernyataan dan pengkomunikasian nilai tersebut dituangkan dalam Code of Conduct.
Apabila terjadi pelanggaran atas Code of Conduct maka wajib setiap individu untuk melaporkannya kepada Dewan Kehormatan disertai dengan bukti yang cukup. Dewan Kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran atas Code of Conduct dan melaporkan kepada Direksi disertai bukti pendukung. Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari Dewan Kehormatan.
Sanksi akan dijatuhkan kepada pelanggar setelah ditemukan bukti nyata. Sanksi diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan yang berlaku.

5.      Evaluasi Terhadap Kode Perilaku Korporasi
Proses evaluasi dimulai dengan evaluasi tahap awal (Diagnostic Assessment) dan penyusunan pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari tim BPKP dan telah diresmikan tanggal 30 Mei 2005.


Sumber :
Bertens,  K. 2001. Etika. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Sukirno, Agoes dan I Cenik Candra. 2009. Etika Bisnis dan Profesi : Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta : Salemba Empat.
Sihotang, Kasdin. 2016. Etika Profesi Akuntansi. Jakarta : Kanisius.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 8 & 9 PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

1. Undang-Undang Otonomi Daerah Di Indonesia setiap daerah diberi kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan dan pemerintahan yang berjalan asalkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah daerah harus dapat menangani segala urusan yang terjadi pada masyarakat daerah itu sendiri dengan baik dan tegas sesuai dengan UU otonomi daerah. Dibuatnya UU otonomi daerah ini agar daerah-daerah yang jarang terjangkau dan jarang diperhatikan pemerintah pusat dapat teratur kondisi ekonomi , sosial , politik dan lain-lainnya layaknya derah yang lain. Para penduduk daerah juga dapat menyalurkan aspirasinya yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia ini kepada pemerintah pusa melalui pemerintah daerah. 2. Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan Asli Daerah Setelah berlakunya otonomi daerah , setiap daerah mulai berbenah diri untuk mandiri dalam segala urusan. Termasuk penerimaan daerah dan pendapatan asli daerah. Pemerintah pun mulai menyusun APBD agar penda
Baca selengkapnya

Tempat dan Kedudukan Perusahaan

          Tempat dan kedudukan letak perusahaan adalah salah satu faktor yang penting dalam suatu perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Pemilihan letak dan tempat perusahaaan harus benar-benar selektif karena berkaitan dengan kemudahan dan efisiensi dalam biaya produksi. Dengan demikian letak dan tempat keduduka perusahaan harus diputuskan dengan hati-hati berdasarkan fakta yang lengkap , ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek teknis. Pertimbangan terhadap kebutuhan pada saat pendirian , pemilihan letak dan tempat  perusahaan harus pula mempertimbangkan fleksibilitasnya terhadap kemungkinan dimasa yang akan datang baik dalam hal perluasaan pabrik, produksi, daerah pemasaran hasil produksi, perubahan dan perluasan bahan baku.             Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat pusat perusahaan tersebut untuk mempermudah perusahaan baik kelancaraan hubungan dengan lembaga lain seperti lembaga keuangan, pelanggan dan sebagainya. Sedangkan , letak perusahaan ialah  t
Baca selengkapnya

Berbagai Macam Lingkungan Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Perusahaan

                 Perusahaan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk menjalin hubungan baik. Interaksi dengan lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor pendukung untuk memajukan dan mencapai tujuan perusahaan. Karena perusahaan dengan keadaan lingkungan sekitarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan perusahaan juga memberikan dampak yang baik dan yang buruk bagi perusahaan. Dampak yang positif membantu perkembangan perusahaan , sedangkan dampak negatif harus segera di hindari atau diatasi oleh perusahaan. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan tersingkir dengan mudah oleh perusahaan lain yang dapat beradaptasi dan membaur dengan perusahaan. Lingkungan perusahaan dibedakan menjadi dua menurut yang sudah beredar di masyarakat. 1. Lingkungan Internal Lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi barang dan jasa suatu perusahaan dan mempengaruhi hasil hasil produksi. Berikut merupakan faktor y
Baca selengkapnya